Kampung Anak Negeri: Wadah Anak Jalanan Meniti Asa

IMG_8181 [Max Width 2400 Max Height 1800]Anak terlantar dan anak jalanan merupakan gambaran nyata dari permasalahan sosial yang komplek. Keterbatasan ekonomi adalah salah satu alasan yang menyebabkan orang tua tak mampu mendidik anaknya. Hidup dijalanan kemudian dipilih anak-anak untuk melanjutkan jalan hidupnya.

Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang konsen terhadap anak terlantar dan anak jalanan yaitu UPTD Kampung Anak Negeri. UPTD yang terletak di jalan Wonorejo 130 kelurahan Wonorejo kecamatan Rungkut ini merupakan hasil dari anak-anak yang terkena razia di jalanan. Untuk mereka yang masih memiliki orang tua ataupun keluarga, pihak UPTD Kampung Anak Negeri akan menyampaikan kepada keluarganya dan memberikan arahan terlebih dahulu kepada orang tua berserta anak lalu sang anak dikembalikan. Bagi anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua atau keluarganya tidak bisa dihubungi maka akan ditampung di UPTD Kampung Anak Negeri.

Berdirinya Kampung Anak Negeri di Kota Surabaya menjadi suatu harapan untuk Indonesia dalam mengurangi permasalahan banyaknya anak jalanan, pendidikan, hingga kriminalitas. Melalui Kampung Anak Negeri Surabaya, anak-anak jalanan kembali memiliki harapan dalam menjalani kehidupan. Melalui Kampung Anak Negeri Surabaya ini pula, anak-anak jalanan yang tadinya dianggap “meresahkan” masyarakat menjadi anak-anak terdidik yang memiliki kemampuan tertentu.

Di UPTD Kampung Anak Negeri, anak akan dididik sampai berusia 18 tahun atau setelah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Ahmad Harsono, SH., CN, mengatakan bahwa usia tersebut anak dinilai sudah mandiri untuk memulai hidup sendiri.

“Kita didik mereka dahulu disini, kita beri arahan, lalu pada usia mereka yang menginjak 18 tahun mereka kita lepas dari sini, usia tersebut mereka sudah mandiri,” terangnya.

Ada 32 orang anak yang sampai saat ini tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Untuk anak-anak yang masih sekolah pihak UPTD Kampung Anak Negeri mengupayakan untuk memberikan pendidikan formal yaitu dengan sekolah. Saat ini SDN Kedung Baruk 1 dan SMPN 19 Surabaya dipilih sebagai tempat memberikan pendidikan formal bagi anak-anak. Hanya satu orang anak saat ini yang bersekolah di tingkat menengah atas dan disekolahkan di SMK PGRI 1 Surabaya. Anak-anak yang dropout akan diikutkan program kejar paket dan akan diikutkan pelatihan di Surabaya Hotel School.

Di UPTD ini terdapat bebagai macam keterampilan yang diadakan sesuai dengan bakat dan  minat anak-anak.

“Disini ada musik, balap sepeda, tinju, silat, potong rambut, tata boga, juga cuci motor yang ada didepan itu yang ngurus ya anak-anak cuma Rp. 8.000,00 kok. Di 2016 ini ditambah dengan menjahit dan menggulung dinamo,” tutur Pak Harsono.

Pemeriksaan dan penyuluhan kepada anak-anak setiap satu bulan sekali diadakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri yang menjalin kerjasama dengan puskesmas Wonorejo. Penyuluhan yang diadakan juga beragam seperti larangan mendekati narkoba, bahaya merokok sampai kebersihan diri. Kerjasama dengan pihak TNI juga dijalin untuk membantu membimbing anak-anak.

“Terkait masalah latihan kedisiplinan, kami mengundang dari pihak TNI untuk membimbing anak-anak, itu setiap bulan sekitar dua kali,” jelas Pak Harsono.

Sampai saat ini UPTD Kampung Anak Negeri kesulitan untuk memotivasi anak-anak untuk berkembang setelah keluar dari sana. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya bimbingan dari orang tua mereka sedari kecil. Pihak UPTD Kampung Anak Negeri berharap agar anak anak yang tinggal disana kedepannya setelah keluar mempunyai masa depan yang jauh lebih baik. Anak-anak harus mempunyai masa depan yang bagus dan tidak kalah dengan anak-anak lain yang sebaya dengan mereka.
Artikel ini diikutsertakan pada Kompetisi Menulis Blog Inovasi Daerahkuhttps://www.goodnewsfromindonesia.id/competition/inovasidaerahku

Modernisasi Sistem Pelayanan Masyarakat ala Kota Surabaya

Mendapatkan pelayanan publik yang maksimal selalu diharapkan oleh setiap masyarakat. Pelayanan yang sesuai dengan kondisi yang semestinya atau tidak berbelit-belit akan mengurangi beban baik fisik, waktu, maupun ekonomi bagi masyarakat penerima pelayanan, juga bagi pemberi pelayanan itu sendiri. Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan predikat pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Kepala Departemen (Kadep) Administrasi Negara Universitas Airlangga, Sulikah Asmorowati, S.Sos, M.Dev.St, Ph.D., mengatakan bahwa Surabaya bisa menjadi teladan bagi kota-kota lain. Banyaknya inovasi yang dihadirkan pemerintah Kota Surabaya saat ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diyakini dapat menjadi panutan yang pantas untuk ditiru bagi kota-kota lain.

“Pelayanan publik di Surabaya sudah baik, bahkan bisa menjadi role model untuk kota-kota yang lain dengan banyaknya inovasi meskipun dalam teknis pelaksanaanya masih banyak hambatan sana-sini termasuk sumber daya manusia yang kurang siap, atau  sistem yang macet, cuma perlu kontrol terus untuk pelaksanaanya,” tutur kadep yang akrab disapa Ibu Ika ini.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah merintis penerapan e-government atau pemerintah elektronik. E-government biasa dikenal dengan e-gov ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet. Tidak hanya untuk urusan pelayanan bagi warga, e-gov juga diciptakan untuk urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan itu sendiri, sehingga dapat menciptakan kepemerintahan yang demokratis dan transparan. Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat Surabaya.

“Kalau dilihat, masyarakat sekarang sudah semakin ‘melek’ internet, tentu saja e-gov menjadi sangat membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik,” pungkas Bu Ika.

Beralamatkan di www.surabaya.go.id masyarakat dapat mengaksesnya untuk mengurus masalah perijinan, ikut musyawarah perencanaam pembangunan (musrenbang), juga melakukan pengaduan secara elektronik. “Kalau saya lihat di website surabaya.go.id sudah bagus sekali, ada e-sapawarga, ada e-musrenbang, ada juga e-perijinan, tapi sepertinya sedikit orang yang mengaksesnya, cuma kalangan tertentu, bagi yang tidak tau ya datang terus antri, padahal sudah ada fasilitas daftar dahulu atau booking,” tegasnya.

Ibu Ika juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi internet untuk melaksanakan e-gov di Surabaya saat ini masih menimbulkan hambatan pada teknis pelaksanaanya. Permasalahan yang timbul adalah masih ada warga yang kurang ‘melek’ internet. Ada sebagian warga lebih memilih datang langsung ke kantor. “Sebetulnya kalau masalah infrastruktur, tools, itu sudah ada, namun sayangnya hanya kalangan tertentu saja dari masyarakat yang bisa mengaksesnya, bagi yang kurang ‘melek’ internet kan kasihan harus datang dan antri di kantor,” jelas bu Ika

”E-gov ini sebetulnya tempat untuk pemerintah, kalangan pebisnis swasta, dan masyarakat dapat saling berinteraksi tanpa harus saling tatap muka, lebih cepat dan efisien,” tambahnya.

Sampai saat ini proses sosialisasi e-gov di Surabaya masih terus dilakukan pemerintah. Hal ini terus dilakukan agar semua kalangan masyarakat tahu bahwa pemerintah kota Surabaya sudah mempermudah proses dan pelayanan bagi masyarakat serta kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Penggunaan e-government memang dikembangkan untuk menciptakan sesuatu yang dinamakan good governance atau tata kepemerintahan yang baik.

“Teknologi memang sangat membantu jika digunakan dengan tepat begitu juga pada proses pemerintahan, sehingga pemerintah harus terus menerus melakukan sosialisasi tentang e-gov kepada semua masyarakat Surabaya khususnya bagi mereka yang kurang tau akan internet, baik secara langsung ke kampung-kampung warga atau melalui media cetak juga elektronik lainnya,” tutup Kadep Administrasi Negara Unair.
Artikel ini diikutsertakan pada Kompetisi Menulis Blog Inovasi Daerahkuhttps://www.goodnewsfromindonesia.id/competition/inovasidaerahku